TERNATE-Dua kelompok massa pro dan kontra Ketua PDIP Maluku Utara
Rudy Erawan terlibat bentrok saat jalannya Rakerda PDIP di Royal Resto
Ternate Sabtu (5/8). Kedua kubu saling bakuhantam dan beberapa orang
terluka. Bentrokan terjadi ketika kelompok pendukung Rudy berjalan ke
arah kelompok massa pengurus 8 DPC PDIP kabupaten/kota yang dikordinir
Ketua DPC PDIP Tidore Muhammad Senen yang sedang melakukan aksi unjuk
rasa.
Ratusan demonstran dari kedua pihak sama-sama melakukan aksi. Fungsionaris delapan DPC menuntut penonaktifan Rudy sebagai Ketua PDIP Maluku Utara dengan mamasang spanduk. Massa pendukung Rudy membuka spanduk tersebut. Saat itu, terjadi gesekan membuat kondisi memanas. Sontak, barisan massa delapan DPC tiba-tiba berlarian melihat kondisi yang memanas dekat wilayah massa pendukung Rudy. Keributan tidak dapat dihindari, kedua kelompok terlibat saling tinju.
Aparat kepolisian berlarian menuju pusat bentrokan. Polisi segera membuat pagar hidup menghalangi serbuan massa pendukung kontra Rudy. "Tolong tenang semua," teriak petugas polisi di tengah pecahnya bentrokan.
Koordinator pengurus delapan DPC PDIP Muhammad Senen mengatakan, aksi itu dilakukan menuntut kepastian DPP PDIP terkait permohonan mereka menonaktifkan Rudy sebagai Ketua DPD. Alasan permohonan penonaktifan ketua PDIP Maluku Utara yang juga bupati Halmahera Timur karena tidak melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus kabupaten/kota. Selain itu tidak transparan. Dalam mengambil berbagai keputusan tidak melibatkan pengurus DPC kabupaten/kota.
"Kami semua sudah ke Jakarta menyampaikan masalah itu ke DPP, tetapi sampai sekarang belum ada keputusan. Karena itulah Rakerda ini kami menuntut keputusan DPP mengenai kepastian usulan delapan DPC PDIP," tegas pria yang biasa disapa Ama Erik itu.
Wakil walikota Tidore Kepulauan itu menyatakan, ini aspirasi yang disampaikan seluruh anak ranting hingga kecamatan dan delapan DPC yang mempertanyakan respon DPP terkait penonaktifan Rudy. "Kami berharap DPP mendengar aspirasi akar rumput ini. Jangan hanya mendengar pernyataan sepihak pengurus DPD Maluku Utara," tandasnya.
Dia menyatakan, kalau DPP tetap memaksakan mempertahankan ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan, maka dalam momentum politik nanti, dukungan PDIP akan merosot. Rakerda yang berlangsung bentrok itu karena dipicu tuntutan delapan DPC menunda karena undangan kepada seluruh pengurus DPC tidak disampaikan dan tuntutannya ke DPP menonaktifkan ketua PDIP Maluku Utara tidak terlaksana.
Bentrokan juga terjadi di dalam gedung. Ini berawal ketika seorang peserta Rakerda dituding peserta lainnya memiliki SK kepengurusan parpol lain. Tudingan itu membuat ruang rapat berubah tegang hingga terjadi adu mulut hingga du jotos . Aksi itu sempat dilerai sesama peserta. Wartawan yang sempat mengabadikan kericuhan itu diminta salah satu kader PDIP, Alteri Dahlan, untuk keluar ruangan karena itu adalah internal partai.
Ketegangan terjadi sejak dimulainya Rakerda yang diwarnai hujan interupsi ketika DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira dan Kamaruddin Waitubun memberikan pengarahan dihadapan peserta rakerda.
Aksi walkout dilakukan beberapa pimpinan DPC PDIP kabupaten/kota ketika Ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan memberikan kata sambutan. Dalam sambutannya, Rudy menegaskan bahwa ia tetap maju calon gubernur Maluku Utara dari PDIP.
Sementara Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Kamarudin Waitubun meminta kader partai merapatkan barisan memperbaiki konsolidasi untuk pileg dan pemilu 2019. Kamarudin menyinggung persoalan internal PDIP di Maluku Utara. “Persoalan internal di Maluku Utara sedang dalam proses DPP karena partai ada aturan mainnya tidak bisa langsung minta pecat. Selama belum ada ketua PDIP Maluku Utara yang baru, Rudy Erawan tetap ketua DPD PDIP,” kata Kamarudin.
Ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan menyebut aksi demonstran yang dilakukan kader dan pengurus delapan DPC PDIP di tengah Rakerda merupakan dinamika yang harus dihargai. "Aksi itu merupakan dinamika. PDIP sendiri, jika sudah ada surat rekomendasi DPP untuk mencalonkan siapa yang maju Pilgub 2018, otomais akan menyatukannya. Jika ada yang tidak menaatinya, akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan partai," tegas Rudi,.
Menurut Rudy, aksi demo dalam koridor partai adalah seni. “Selaku ketua DPD saya menyikapi ini secara dingin dan santun,” katanya. Ia mengakui, aksi yang dilakukan ada kaitan dengan konstalasi politik menjelang Pilgub Maluku Utara, karena ada sejumlah kader PDIP yang siap menjadi kontestan.
"Di Tidore miliki calon sendiri, Halbar punya calon sendiri, Haltim juga punya calon, dan Halteng juga punya calon dan itulah seni dalam berpartai. Saya anggap desakan delapan pimpinan DPC merupakan manuver politik, tetapi harus sesuai dengan aturan partai," katanya. Ia membenarkan bahwa saat ini, ada kader PDIP yang akan maju di Pilgub, sehingga kegaduhan ini dibuat tanpa dasar dan bagian dari dinamika politik.
Rudy menyatakan tetap maju calon gubernur sekalipun kelak tidak mendapatkan rekomendasi PDIP. "Insya allah yang sudah ada signal dari PAN, PPP, Nasdem dan Demokrat. Minta doanya saja, ini kan perjuangan untuk membangung Maluku Utara" kata Rudy usai menghadiri pelantikan Demokrat Malut, Sabtu (5/8).
Ketua PDIP Malut ini mengatakan, ia akan tetap maju meskipun tidak dapat rekomendasi partainya sendiri, sebab ini sudah menjadi dorongan masyarakat. "Di PDIP itu setiap pilkada selalu saja konflik internal. Saya tidak mau gara-gara politik saja hubungan kita hancur. Saya sangat santun. Jadi sikap 8 DPC ini saya rasa tidak ada pengaruh apa-apa untuk maju bertarung," kata Rudy.
Dikatakan, Rudy Erawan dan Hein Namotemo tidak melihat hasil survey sebagai pendekatan untuk bertarung. "Tetap maju terus pantang mundur. Insya allah, kita tidak bisa takabur," katanya.
Menurutnya, untuk membangun Malut, Rudy tidak mau berjanji, harus berusaha seperti dia membangun Haltim. "Saya tidak mau Malut kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Intinya saya akan usaha supaya masyarakat bisa bangga dengan provinsinya," tandasnya. (jun)
Ratusan demonstran dari kedua pihak sama-sama melakukan aksi. Fungsionaris delapan DPC menuntut penonaktifan Rudy sebagai Ketua PDIP Maluku Utara dengan mamasang spanduk. Massa pendukung Rudy membuka spanduk tersebut. Saat itu, terjadi gesekan membuat kondisi memanas. Sontak, barisan massa delapan DPC tiba-tiba berlarian melihat kondisi yang memanas dekat wilayah massa pendukung Rudy. Keributan tidak dapat dihindari, kedua kelompok terlibat saling tinju.
Aparat kepolisian berlarian menuju pusat bentrokan. Polisi segera membuat pagar hidup menghalangi serbuan massa pendukung kontra Rudy. "Tolong tenang semua," teriak petugas polisi di tengah pecahnya bentrokan.
Koordinator pengurus delapan DPC PDIP Muhammad Senen mengatakan, aksi itu dilakukan menuntut kepastian DPP PDIP terkait permohonan mereka menonaktifkan Rudy sebagai Ketua DPD. Alasan permohonan penonaktifan ketua PDIP Maluku Utara yang juga bupati Halmahera Timur karena tidak melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus kabupaten/kota. Selain itu tidak transparan. Dalam mengambil berbagai keputusan tidak melibatkan pengurus DPC kabupaten/kota.
"Kami semua sudah ke Jakarta menyampaikan masalah itu ke DPP, tetapi sampai sekarang belum ada keputusan. Karena itulah Rakerda ini kami menuntut keputusan DPP mengenai kepastian usulan delapan DPC PDIP," tegas pria yang biasa disapa Ama Erik itu.
Wakil walikota Tidore Kepulauan itu menyatakan, ini aspirasi yang disampaikan seluruh anak ranting hingga kecamatan dan delapan DPC yang mempertanyakan respon DPP terkait penonaktifan Rudy. "Kami berharap DPP mendengar aspirasi akar rumput ini. Jangan hanya mendengar pernyataan sepihak pengurus DPD Maluku Utara," tandasnya.
Dia menyatakan, kalau DPP tetap memaksakan mempertahankan ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan, maka dalam momentum politik nanti, dukungan PDIP akan merosot. Rakerda yang berlangsung bentrok itu karena dipicu tuntutan delapan DPC menunda karena undangan kepada seluruh pengurus DPC tidak disampaikan dan tuntutannya ke DPP menonaktifkan ketua PDIP Maluku Utara tidak terlaksana.
Bentrokan juga terjadi di dalam gedung. Ini berawal ketika seorang peserta Rakerda dituding peserta lainnya memiliki SK kepengurusan parpol lain. Tudingan itu membuat ruang rapat berubah tegang hingga terjadi adu mulut hingga du jotos . Aksi itu sempat dilerai sesama peserta. Wartawan yang sempat mengabadikan kericuhan itu diminta salah satu kader PDIP, Alteri Dahlan, untuk keluar ruangan karena itu adalah internal partai.
Ketegangan terjadi sejak dimulainya Rakerda yang diwarnai hujan interupsi ketika DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira dan Kamaruddin Waitubun memberikan pengarahan dihadapan peserta rakerda.
Aksi walkout dilakukan beberapa pimpinan DPC PDIP kabupaten/kota ketika Ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan memberikan kata sambutan. Dalam sambutannya, Rudy menegaskan bahwa ia tetap maju calon gubernur Maluku Utara dari PDIP.
Sementara Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Kamarudin Waitubun meminta kader partai merapatkan barisan memperbaiki konsolidasi untuk pileg dan pemilu 2019. Kamarudin menyinggung persoalan internal PDIP di Maluku Utara. “Persoalan internal di Maluku Utara sedang dalam proses DPP karena partai ada aturan mainnya tidak bisa langsung minta pecat. Selama belum ada ketua PDIP Maluku Utara yang baru, Rudy Erawan tetap ketua DPD PDIP,” kata Kamarudin.
Ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan menyebut aksi demonstran yang dilakukan kader dan pengurus delapan DPC PDIP di tengah Rakerda merupakan dinamika yang harus dihargai. "Aksi itu merupakan dinamika. PDIP sendiri, jika sudah ada surat rekomendasi DPP untuk mencalonkan siapa yang maju Pilgub 2018, otomais akan menyatukannya. Jika ada yang tidak menaatinya, akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan partai," tegas Rudi,.
Menurut Rudy, aksi demo dalam koridor partai adalah seni. “Selaku ketua DPD saya menyikapi ini secara dingin dan santun,” katanya. Ia mengakui, aksi yang dilakukan ada kaitan dengan konstalasi politik menjelang Pilgub Maluku Utara, karena ada sejumlah kader PDIP yang siap menjadi kontestan.
"Di Tidore miliki calon sendiri, Halbar punya calon sendiri, Haltim juga punya calon, dan Halteng juga punya calon dan itulah seni dalam berpartai. Saya anggap desakan delapan pimpinan DPC merupakan manuver politik, tetapi harus sesuai dengan aturan partai," katanya. Ia membenarkan bahwa saat ini, ada kader PDIP yang akan maju di Pilgub, sehingga kegaduhan ini dibuat tanpa dasar dan bagian dari dinamika politik.
Rudy menyatakan tetap maju calon gubernur sekalipun kelak tidak mendapatkan rekomendasi PDIP. "Insya allah yang sudah ada signal dari PAN, PPP, Nasdem dan Demokrat. Minta doanya saja, ini kan perjuangan untuk membangung Maluku Utara" kata Rudy usai menghadiri pelantikan Demokrat Malut, Sabtu (5/8).
Ketua PDIP Malut ini mengatakan, ia akan tetap maju meskipun tidak dapat rekomendasi partainya sendiri, sebab ini sudah menjadi dorongan masyarakat. "Di PDIP itu setiap pilkada selalu saja konflik internal. Saya tidak mau gara-gara politik saja hubungan kita hancur. Saya sangat santun. Jadi sikap 8 DPC ini saya rasa tidak ada pengaruh apa-apa untuk maju bertarung," kata Rudy.
Dikatakan, Rudy Erawan dan Hein Namotemo tidak melihat hasil survey sebagai pendekatan untuk bertarung. "Tetap maju terus pantang mundur. Insya allah, kita tidak bisa takabur," katanya.
Menurutnya, untuk membangun Malut, Rudy tidak mau berjanji, harus berusaha seperti dia membangun Haltim. "Saya tidak mau Malut kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Intinya saya akan usaha supaya masyarakat bisa bangga dengan provinsinya," tandasnya. (jun)
