Petugas Lapas Diduga Garap Istri Napi

Ilustrasi

TERNATE-Petugas Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Jambula Ternate, Maluku Utara bernama  Marwan diduga menggarap isteri seorang  Narapidana (Napi) bernama Iswadi. Bahkan beredar informasi,  Marwan sempat memukul  Iswadi, Selasa (28/11).

Kepala Lapas kelas II B Jambula, Slamet Lamongan mengaku, mengetahui berdasarkan informasi namun ia  belum tahu apakah betul atau tidak. Jika suatu hari  ada istri napi yang mengadu akan ditindaklanjuti. "Sejauh ini belum ada kepastian informasi itu. Hanya saja  kalau ada istri napi yang mengadu ke saya akan kita tindaklanjut," janji Slamet , Rabu (29/11).

Sementara Kapolsek Pulau Ternate, Iptu Lamasa mengaku  baru menerima laporan yang mengadukan  oknum petugas Lapas yang menampar  seorang penghuni lapas. Namun tidak menutup kemungkinan jika hasil penyelidikan mengarah ke situ (perselingkuhan) akan  diproses.

Lamasa mengatakan, saat ini Polisi masih mendalami  apakah kasus pemukulan itu akibat atau motifnya perselingkuhan, masih dalam tahap penyelidikan. "Kita masih kembangkan, kalau mengarah ke situ  kita akan kembangkan," janjunya. (san)

Belum Pasti AGK dapat Rekomendasi PDIP

Sekertaris DPD PDIP Malut, Asrul Rasyid Ichsan

TERNATE-Calon gubernur petahana, Abdul Gani Kasuba (AGK) belum pasti memperoleh rekomendasi PDIP, sebab beredar informasi tiga partai koalisi PKS, Gerindra dan PAN berencana mencabut dukungan. Dengan kondisi, PDIP dikabarkan masih berpikir memberikan rekomendasi kakak kandung mantan bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba itu.

"Rekomendasi PDIP hingga saat ini belum keluar, karena itu  belum bisa kita pastikan  siapa rekomendasi yang akan diberikan. DPD masih menunggu, sebelum adanya tahapan, semoga saja pertengahan bulan ini sudah ada hasilnya," kata Sekertaris DPD PDIP Malut, Asrul Rasyid Ichsan kepada wartawan, Rabu (29/11).

Asrul mengatakan, tahapan pilgub masih akan dimulai Januari 2018. Intinya sejauh ini belum ada. Kalau AGK klaim bakal mendapatkan rekomendasi PDIP, mungkin karena mereka membangun komunikasi politik dengan DPP. "Hanya saja sampai sejauh ini kita belum dapat informasi  resmi dari DPP," ujarnya.

Asrul menegaskan, apabila  AGK meyakini punya peluang mendapat rekomendasi, maka itu bukan masalah bagi partai. "Tidak ada masalah, kita mengharagai saja. Itu kan pendapat politiknya AGK. Tapi sampai sejauh ini  DPD sendiri belum dengar rekomendasi apapun dari DPP," ujar Asrul.

Asrul meminta semua pihak  bisa menahan diri. “Kalau di PDI Perjuangan  tidak ada tebusan dalam bentuk uang apabila akan mendapatkan partai. Kita  masih menggodok dan melihat konstalasi politik di Malut," tandasnya. (jun)

Pemprov Maluku Utara Multi Krisis

SOFIFI-Pemerintah provinsi Maluku Utara kini mengalami multi krisis. Selain mengalami krisis keuangan yang tak habis-habisnya, kini pemprov dilanda krisis listrik. Pada Rabu (29/11), beberapa petugas PLN Area Sofifi mendatangi kantor dan kediaman gubernur memutuskan aliran listrik, karena tiga menunggak pembayaran senilai Rp 280 juta.

Ketua Tim pemutusan Aera Sofifi, Ansar Umasangaji  mengaku, sebelum mengambil tindakan pemutusan, pihaknya berkoordinasi meminta  Pemprov segera membayar tunggakan. "Kita sudah berkoordinasi  dengan kepala Biro Umum dan Perlengkapa Setda Pemprov Darwis Pua serta Sekda Muabdin Hi Rajab, hanya saja  belum ada  direalisasikannya," kata Ansar.

Dikatakan,  tunggakan listrik di kediaman  dan kantor gubernur tiga bulan sejak September, Oktober dan November  sejumlah Rp 280 juta. "Tiga bulan pemprov belum bayar tunggakan  PLN," ujarnya usai  pemutusan di kargo depan kediaman gubernur.

Ansar menyebut,  penyumbang listrik paling besar ada  dikediaman dan kantor gubernur wilayah aera Sofifi. Sehingga  PLN ingin membuat laporan  akhir tahun perlu ada ketegasan. "Kami melakukan pemutusan karena PLN ingin membuat laporan akhir tahun. Jadi bukan hanya kantor saja, rumah masyarakat yang menunggak  dua hari   lakukan pemutusan," kata Ansar. Pantauan media ini, akibat pemutusan listrik, aktivitas  kantor gubernur tergangu. (fab)

Ada Indikasi Kasus Dugaan Malpraktek Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Bidan Krisna dan bidan Lina Desi dan keluarga korban Sahrun Abas memberikan keterangan di kantor polisi

SANANA-Kasus dugaan malpraktek di Puskesmas Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara kini telah dilaporkan ke Polisi. Meski demikian, polisi tidak langsung memproses. Ironisnya, peristiwa yang menghilangkan nyawa orang berindikasi mengarah ke penyelesaian kekeluargaan.

Bahkan pihak korban, Sahrun Abas dinilai tidak ngotot melanjutkan  kasus ini hingga ke meja hijau.  Ia malah meminta bidan Krisna dan Desi Lina menemui dokter Syulham untuk mengklarifikasi kebenaran masalahnya.  Padahal jika kasus ini diproses hukum, otomatis dokter Syulham memberikan kesaksian, bukan sekedar klarifikasi.

Bidan Krisna dan Desi Lina enggan menemui dokter Syulham, kemungkinan mereka punya alasan tertentu. Sebab penyelesaian kasus ini wajib hukumnya diketahui public, tidak boleh dilakukan klarifikasi diantara tiga orang.

Untuk membuktikan benar tidaknya kasus dugaan malpraktek di Puskesmas Mangoli, tak ada jalan lain, kecuali proses hukum  dilanjutkan. Lagi pula dokter Syulham yang berani membongkar kasus ini, tidak boleh dianggap remeh karena dia seorang dokter yang memahami permasalahan.

Yang pasti, apabila kasus ini tidak diproses hukum, akan menjadi preseden buruk pelayanan kesehatan di kabupaten Kepulauan Sula. Bisa jadi kasus-kasus yang sama bakal terulang kembali dimasa-masa mendatang karena bidan dan paramedis di daerah itu menggap malpraktek adalah hal yang biasa. Bagaimana? (sdl)

Loloskan Isterinya di KPU Sula, Burhan Nekad Manipulasi Data Kepegewaian

SANANA-Sekretaris KPU kabupaten Kepulauan Sula, Burhan Sangaji dinilai melanggar aturan. Bayangkan, isteri berstatus PNS  di kantor camat Sanana Utara,  diikutkan dalam tes alih statu di KPU Kepulauan Sula dan lulus. Padahal sesuai edaran Setjen KPU, pegawai yang berhak mengikuti alih status adalah pegawai DPK  di KPU.

Kronologinya bermula dari pada 23-24 Desember 2015, dilaksanakan pemetaan pegawai melalui tes alih status tahap pertama yang dilaksanakan Biro SDM KPU di Ternate. Tes ini sesuai surat edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 05 Tahun 2016 tentang pemetaaan pegawai pada sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab/Kota.

Sesuai data,  jumlah pegawai DPK KPU Kepulauan Sula sebanyak 29 orang, hanya 12 yang diikutkan dalam  tes. Ke-12 pegawai yang mengikuti tes itu adalah Diana Sapsuha, Sendry Idrus, Betry Wahyono,  Hasnawati,  M.Saleh Sangadji, Juniani Tauda (isteri sekretaris KPU Sula),  Mohdar Papuangan,  Muklis Takim,  Hider Hi Abdullah,  Jauhar Faudu,  Nurjana Sanaba dan  Budiman Soamole.

Dari 12 orang yang mengikuti tes alih status,  6 orang  dinyatakan lulus yakni  Juniani Tauda (isteri sekretaris KPU Sula), Diana Sasuha, Sendry Idrus, M.Saleh Sangaji, Hasnawaty dan Betry Wahyono.

Mereka yang lulus itu selain isteri sekretaris KPU, juga orang-orang dekat Burhan Sangaji. Hal ini  menyalahi edaran Setjen KPU 05 Tahun 2016. Dalam edaran itu  menegaskan,  penataan pegawai mempertimbangkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja serta kompotensi. Selain itu rekam jejak dan integritas pegawai bersangkutan. Ironisnya,  pejabat Kasubag Umum atas nama Budiman Soamole, ST, MT  yang memilki jabatan dan kompetensi dan beberapa pegawai lainnya malah tak dimasukkan dalam hasil penataan pegawai.

Untuk memberikan peluang  lebih besar kepada isteri dan orang-orang dekatnya,  Sekretaris KPU Kepulauan Sula Burhan Sangaji, memutasi sejumlah DPK  KPU Kepulauan Sula ke KPU Pulau Taliabu dan ke Pemda Kepulauan Sula secara sepihak. Padahal mereka minim kompetensi.

Bahkan Juniani Tauda secara sah adalah pegawai  kantor camat Sanana Utara  berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sula  Nomor: 823.2/738/Kep/2015. Namun  Burhan nekad memanipulasi data kepegawaian isterinya untuk  mengikuti tes alih status pegawai KPU tahun 2015 dan dinyatakan lulus. Sesuai edaran Setjen KPU, penataan pegawai  mengutamakan pegawai DPK KPU. Akibatnya, pegawai DPK KPU Sula yang telah mengabdi di KPU sejak 2013 tidak diluluskan bahkan tak diikutkan dalam penataan pegawai.

Kebijakan dinilai  melanggar  Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Thn 2010 tentang disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Praturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural dan Surat Edaran sekertaris Jenderal KPU RI Nomor 05 Tahun 2016 tentang pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

Burhan dianggap menyalahgunakan wewenang dalam penataan pegawai sekaligus memanipulasi data status kepegawaian isterinya. Akibatnya, sejumlah pegawai DPK KPU Kepulauan Sula menyatakan keberatan dan berjanji akan melaporkan ke sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta.

Selain akan melaporkan,  pegawai DPK KPU Kepulauan Sula telah membuat pernyataan di atas meterai pada 17 April 2017.  Menyatakan bahwa pegawai KPU Kepulauan Sula atas nama Juniani Tauda yang nota bene isteri sekretaris KPU Burhan Sangaji, bukan pegawai KPU karena yang bersangkutan telah dimutasi ke kantor camat Sanana Utara sejak 20 Januari 2013 berdasarkan SK Bupati 813.2/327/SETDA-KS/III/2013 dan SK kenaikan pangkat Nomor 823.2/738/KEP/2015. Meski begitu,  Juniani  masih  menerima uang makan dan tunjangan kinerja dari Pemda Kepulauan Sula. (pmn)

Danny Missy : Saya di Manado Sudah Anggota PDIP

TERNATE–Bupati Halmahera Barat Danny Missy resmi  bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan berjaket moncong putih. Padahal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura mengusung Danny menjadi Bupati Halmahera Barat pada Pilkada Serentak 2015.

Danny dilantik menjadi kader  PDIP Halmahera Barat oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Kamaludin Watubun di acara Rakerda PDIP Maluku Utara di Royal Resto Ternate, Sabtu (5/8). Dia juga memakai almamater PDIP berwarna merah. Usai pelantikan, Danny mengaku tidak ada alasan  dirinya bergabung ke PDIP. “Saya pilih berbangung dengan PDIP bukan karena ideologinya, tapi juga karena visi dan misi partai tersebut,” jelas dia.

Menurut Danny, setelah pelantikan ini, dirinya langsung balik ke Halmahera Barat  melaksanakan rapat bersama dengan seluruh pengurus DPC PDIP. “Setelah pelantikan ini, saya langsung  ke Halmahera Barat  melaksanakan rapat bersama dengan pengurus DPC ,” jelasnya.

Ia menegaskan, sikapnya bergabung dengan PDIP bukan karena cemburu dengan wakilnya Zakir Mando yang lebih dulu bergabung dengan partai Golkar. “Ini keinginan saya sendiri, ini pilihan politik saya dan ini hak politik saya yang pasti. Seperti yang saya katakan waktu saya di Manado sudah jadi anggota PDIP, dan itu sejak Pilkada Serentak 2015. Saya mendaftar calon bupati mengunakan KTA PDIP Manado, dan semua pengurus DPP PDIP mengetahui itu ,” jelasnya.

Lanjut Danny, kedepan PDIP Halmahera Barat memiliki pekerjaan rumah yang besar, karena diperhadapkan dengan Pilgub Maluku Utara, Pileg, dan Pilpres hingga masuk pada pilkada serentak. Sehingga itu kesiapan tentu mulai dari saat ini. Seperti diketahui, February 2016 lalu, Danny Missy dilantik sebagai bupati Halmahera Barat bersama Zakir Mando, wakilnya. Pasangan tersebut diusung koalisi PKB dan Hanura. (jun)

Rudy Tuding Aksi 8 DPC PDIP Manuver Politik Pilgub

TERNATE-Dua kelompok massa pro dan kontra Ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan terlibat bentrok saat jalannya Rakerda PDIP di Royal Resto Ternate  Sabtu (5/8). Kedua kubu saling bakuhantam dan beberapa orang terluka. Bentrokan terjadi ketika kelompok pendukung Rudy berjalan ke arah kelompok massa pengurus 8 DPC PDIP kabupaten/kota yang dikordinir Ketua DPC PDIP Tidore Muhammad Senen yang sedang melakukan aksi unjuk rasa.

Ratusan demonstran dari kedua pihak sama-sama melakukan aksi. Fungsionaris delapan DPC menuntut penonaktifan Rudy sebagai Ketua PDIP Maluku Utara dengan mamasang spanduk. Massa pendukung Rudy  membuka spanduk tersebut. Saat itu, terjadi gesekan  membuat kondisi memanas.‎ Sontak, barisan  massa delapan DPC tiba-tiba berlarian melihat  kondisi yang memanas  dekat wilayah massa pendukung Rudy. Keributan tidak dapat dihindari,  kedua kelompok  terlibat saling tinju.

Aparat kepolisian  berlarian menuju pusat bentrokan. Polisi  segera membuat pagar hidup  menghalangi serbuan massa  pendukung kontra Rudy. "Tolong tenang semua," teriak petugas polisi di tengah pecahnya bentrokan.

Koordinator pengurus delapan DPC PDIP Muhammad Senen mengatakan, aksi itu dilakukan  menuntut kepastian  DPP PDIP terkait permohonan mereka  menonaktifkan Rudy sebagai Ketua DPD. Alasan permohonan penonaktifan ketua PDIP Maluku Utara yang juga bupati Halmahera Timur karena tidak melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus kabupaten/kota. Selain itu  tidak transparan.  Dalam mengambil berbagai keputusan tidak melibatkan pengurus DPC kabupaten/kota.

"Kami semua sudah ke Jakarta  menyampaikan masalah itu ke DPP, tetapi sampai sekarang belum ada keputusan. Karena itulah  Rakerda ini kami menuntut keputusan  DPP mengenai kepastian usulan delapan DPC PDIP," tegas  pria yang biasa disapa Ama Erik itu.

Wakil walikota Tidore Kepulauan itu menyatakan, ini  aspirasi yang disampaikan seluruh anak ranting hingga kecamatan dan delapan DPC yang mempertanyakan  respon DPP terkait  penonaktifan Rudy. "Kami berharap  DPP mendengar aspirasi akar rumput ini. Jangan hanya mendengar pernyataan sepihak  pengurus DPD Maluku Utara," tandasnya.

Dia menyatakan, kalau DPP tetap memaksakan  mempertahankan ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan, maka dalam momentum politik nanti, dukungan  PDIP akan merosot.  Rakerda yang berlangsung bentrok itu karena dipicu  tuntutan delapan DPC  menunda  karena undangan kepada seluruh pengurus DPC tidak disampaikan dan tuntutannya ke DPP  menonaktifkan ketua PDIP Maluku Utara tidak terlaksana.

Bentrokan juga terjadi di dalam gedung. Ini berawal ketika seorang peserta Rakerda dituding  peserta lainnya memiliki SK kepengurusan  parpol lain. Tudingan itu membuat ruang rapat berubah tegang hingga terjadi adu mulut hingga du jotos . Aksi itu sempat dilerai sesama peserta. Wartawan yang sempat mengabadikan kericuhan itu diminta salah satu kader PDIP, Alteri Dahlan, untuk keluar ruangan karena itu adalah internal partai.

Ketegangan terjadi  sejak dimulainya Rakerda yang diwarnai hujan interupsi ketika DPP PDIP,  Andreas Hugo Pareira dan Kamaruddin Waitubun memberikan pengarahan dihadapan peserta rakerda.

Aksi walkout  dilakukan beberapa pimpinan DPC PDIP kabupaten/kota ketika Ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan memberikan kata sambutan. Dalam sambutannya, Rudy menegaskan bahwa ia tetap maju calon gubernur Maluku Utara dari PDIP.

Sementara Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Kamarudin Waitubun  meminta  kader partai  merapatkan barisan memperbaiki konsolidasi untuk pileg dan pemilu 2019. Kamarudin  menyinggung persoalan internal PDIP di Maluku Utara. “Persoalan internal di Maluku Utara sedang dalam proses  DPP karena partai ada aturan mainnya tidak bisa langsung minta pecat. Selama belum ada ketua PDIP Maluku Utara yang baru, Rudy Erawan tetap ketua DPD PDIP,” kata Kamarudin. 

Ketua PDIP Maluku Utara Rudy Erawan menyebut aksi demonstran yang dilakukan kader dan pengurus delapan DPC PDIP di tengah Rakerda  merupakan dinamika yang harus dihargai. "Aksi itu merupakan dinamika.  PDIP sendiri, jika sudah ada surat rekomendasi DPP untuk mencalonkan siapa yang maju  Pilgub 2018,  otomais akan menyatukannya. Jika ada yang tidak menaatinya, akan dikenakan sanksi berdasarkan aturan partai," tegas  Rudi,.

Menurut Rudy, aksi demo dalam koridor partai adalah seni. “Selaku ketua DPD saya menyikapi ini secara dingin dan santun,” katanya. Ia mengakui, aksi yang dilakukan ada kaitan dengan konstalasi politik menjelang Pilgub Maluku Utara, karena ada sejumlah kader PDIP yang siap menjadi kontestan.

"Di Tidore miliki calon sendiri, Halbar punya calon sendiri, Haltim juga punya calon, dan Halteng juga punya calon dan itulah seni dalam berpartai. Saya anggap desakan delapan pimpinan DPC merupakan manuver politik, tetapi harus sesuai dengan aturan partai," katanya. Ia  membenarkan bahwa  saat ini, ada kader PDIP yang akan maju di Pilgub, sehingga kegaduhan ini dibuat tanpa dasar dan bagian dari dinamika politik.

Rudy menyatakan tetap maju calon gubernur sekalipun kelak tidak mendapatkan rekomendasi  PDIP. "Insya allah yang sudah ada signal dari PAN, PPP, Nasdem dan Demokrat. Minta doanya saja, ini kan perjuangan untuk membangung Maluku Utara" kata Rudy usai menghadiri pelantikan Demokrat Malut, Sabtu (5/8).

Ketua  PDIP Malut ini mengatakan, ia  akan tetap  maju meskipun tidak dapat rekomendasi partainya sendiri, sebab ini sudah menjadi dorongan masyarakat. "Di PDIP itu setiap pilkada selalu saja konflik internal. Saya tidak mau gara-gara politik saja hubungan kita hancur. Saya sangat santun. Jadi  sikap 8 DPC ini saya rasa tidak ada pengaruh apa-apa untuk maju bertarung,"  kata Rudy.

Dikatakan,  Rudy Erawan dan Hein Namotemo tidak melihat hasil survey sebagai pendekatan untuk bertarung. "Tetap maju terus pantang mundur. Insya allah, kita tidak bisa takabur," katanya.

Menurutnya, untuk membangun Malut, Rudy  tidak mau berjanji,  harus berusaha seperti dia membangun Haltim. "Saya tidak mau Malut kalah dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Intinya saya akan usaha supaya masyarakat  bisa bangga dengan provinsinya," tandasnya. (jun)

Polsek Ahmad Yani Musnahkan 434 Kantong Miras

TERNATE-Jajaran kepolisian Sektor (Polsek) Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Ahmad Yani  Ternate, Rabu (17/5)  memusnahkan 434 kantong minuman keras (Miras). Kapolsek KP3, Iptu Bahtiar mengatakan, pemusnahan miras ini  merupakan hasil  giat razia yang rata-rata  dari Manado dan Jailolo melalui kapal Agil Pratama, Aksar Saputra, KM Labobar dan KM Permata Bunda.

Selain  itu,  sesuai informasi masyarakat,  ada pula  Bir Hitam sebanyak 120 botol  terisi 5 karton, bir bintang putih 24 botol, captikus botol kecil 250 dan botol besar sebanyak 40. Dari hasil tangkapan miras ini kurang lebih 2 minggu, sedangkan  jumlah barang bukti rata-rata hasil tangkapan dari KP3.

"Razia kapal datang dari Manado, Bitung, dan Tauro Jailolo Halmahera Barat, sementara pemiliknya  berhasil melarikan diri.  Ketika dilakukan penagkapan tidak ada yang mengakui barang mereka," papar Bahtiar.

Untuk katanya, pihaknya terus melakukan  pengawasan di titik-titik pasok, baik  pelabuhan Ahmad Yani maupun pelabuhan  yang berada di belakang Pasar Higienis. Tujuannya untuk menekan angka konsumsi miras menjelang ramadhan. "Perlu diawasi agar situasi nyaman. Saya berharap, dengan pengawasan ini masyarakat sadar dan tidak  mengkungsumi miras, sebab tidak ada gunanya," pintanya. (san)