SOFIFI-Pemerintah provinsi Maluku Utara kini mengalami multi
krisis. Selain mengalami krisis keuangan yang tak habis-habisnya, kini
pemprov dilanda krisis listrik. Pada Rabu (29/11), beberapa petugas PLN
Area Sofifi mendatangi kantor dan kediaman gubernur memutuskan aliran
listrik, karena tiga menunggak pembayaran senilai Rp 280 juta.Ketua Tim pemutusan Aera Sofifi, Ansar Umasangaji mengaku, sebelum mengambil tindakan pemutusan, pihaknya berkoordinasi meminta Pemprov segera membayar tunggakan. "Kita sudah berkoordinasi dengan kepala Biro Umum dan Perlengkapa Setda Pemprov Darwis Pua serta Sekda Muabdin Hi Rajab, hanya saja belum ada direalisasikannya," kata Ansar.
Dikatakan, tunggakan listrik di kediaman dan kantor gubernur tiga bulan sejak September, Oktober dan November sejumlah Rp 280 juta. "Tiga bulan pemprov belum bayar tunggakan PLN," ujarnya usai pemutusan di kargo depan kediaman gubernur.
Ansar menyebut, penyumbang listrik paling besar ada dikediaman dan kantor gubernur wilayah aera Sofifi. Sehingga PLN ingin membuat laporan akhir tahun perlu ada ketegasan. "Kami melakukan pemutusan karena PLN ingin membuat laporan akhir tahun. Jadi bukan hanya kantor saja, rumah masyarakat yang menunggak dua hari lakukan pemutusan," kata Ansar. Pantauan media ini, akibat pemutusan listrik, aktivitas kantor gubernur tergangu. (fab)
